6 Ribu Orang Lamar Jadi Pengurus RPTRA di Jakarta

BuayaNews, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan setidaknya 6 ribu orang berebut untuk mendaftarkan diri sebagai pengurus ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA). Tak tanggung-tanggung, para pelamar umumnya memiliki latar pendidikan dari perguruan tinggi, mulai sarjana hingga master.
"Banyak dari S1 dan S2. Kenapa? Mereka mengerti konsep, kami sedang menyiapkan undang-undang aparatur sipil negara," kata Ahok di Rumah Susun Marunda, Selasa, 18 Oktober 2016.
Sewaktu masih di Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Ahok mengaku pernah terlibat dalam undang-undang yang mengatur aturan tentang aparatur sipil negara (ASN) hingga pegawai pemerintah perjanjian kontrak (P3K). Dalam undang-undang itu, ada poin yang menyebutkan agar menaikkan gaji ASN, termasuk di DKI Jakarta.
"Kenapa kami naikkan gaji PNS DKI dan paling rendah Rp 13 juta, supaya begitu yang P3K buka, ada PP (peraturan pemerintah) yang mengatur. Kalian semua yang swasta yang baik-baik, yang punya hati melayani, langsung masuk sebagai aparatur sipil negara," kata Ahok.

Konsep melayani masyarakat ini juga diterapkan di RPTRA. Seluruh satuan kerja perangkat daera (SKPD), baik itu lurah, camat, hingga wali kota akan fokus pada juga akan fokus pada RPTRA. Sebab targetnya, pengurus RPTRA ini akan membantu pemerintah untuk memecahkan kesulitan warga DKI Jakarta.
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana (BPMPKB) DKI Jakarta Dien Emawati membenarkan bahwa banyak lulusan sarjana hingga master ingin mendaftar jadi pengurus RPTRA. Tak hanya itu, Dien mengatakan banyak dari mereka yang pernah bekerja di hotel hingga maskapai penerbangan ikut mendaftar.
"Minat mereka ingin menggerakan masyarakatnya maju dan sehat. Memang saya kalau baca (curriculum vitae) , saya itu sampai merinding. Mereka begitu ingin memajukan lingkungan dengan ilmu yg mereka bawa," ujar Dien.
Gaji yang akan diterima oleh pengurus RPTRA nantinya akan menyesuaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta. Nantinya, mereka tak hanya mengelola, tetapi juga mengajari anak-anak dari belajar membaca, menulis, dan berhitung. Mereka juga akan diminta untuk mendidik anak-anak beretika dan bermain bersama.
Pendaftaran bisa diakses secara online. Pada gelombang ketiga ini sudah ada 9 ribu pendaftar.
Pemprov DKI menargetkan satu RPTRA akan dikelola oleh enam orang pengurus. Mereka nantinya akan melewati lima tahap tes, seperti Leaderless Group Discussion (LGD), Focus Group Discussion (FGD), psikotes, wawancara, administrasi, dan magang.
"Jadi kami butuh orang yang betul-betul 'care', mengajari anak, mengajari etika. Mereka kalau malam, mengajari mereka belajar. Kalau Minggu anak-anak diperiksa kukunya. Itu 'kan kalau orang enggak punya hati, enggak mau. Rambutnya kalau udah panjang bilang ke ibunya suruh dipotong," kata Dien.